Jokowi bersama pimpinan KPK
Jalurmaya.blogspot.comVIVAnews –
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo menerima sejumlah rekomendasi
dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelenggaraan
pelayanan publik di Jakarta. Rekomendasi itu merupakan hasil penelitian
KPK terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah DKI.
“Banyak rekomendasi yang
disampaikan, dari masalah jalan sampai pelayanan rumah sakit. Semua
rekomendasi KPK diterima utuh Pemda DKI,” kata Wakil Ketua KPK Adnan
Pandu Pradja usai bertemu Jokowi di gedung KPK, Jakarta, Selasa 27 November 2012.
Adnan menjelaskan grand design yang telah dibuat Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik DKI ke depan akan disinkronkan dengan berbagai temuan KPK. “Ini adalah pilot project KPK. Mudah-mudahan DKI bisa menjadi percontohan bagi provinsi lain,” ujar dia.
Rekomendasi yang disampaikan KPK kepada Jokowi salah satunya tentang proses pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Pandangan kami sama dengan Gubernur DKI. APBD merupakan faktor utama untuk mengawal anggaran pemerintah DKI. Pemda DKI akan membangun sistem online di semua lini,” papar Adnan.
Jokowi pun menyambut baik rekomendasi yang diberikan KPK untuk Pemda DKI. Menurutnya, Pemprov DKI memang ingin membenahi berbagai sistem yang ada di DKI Jakarta, misalnya soal transparansi anggaran, mekanisme pengaduan, dan akses publik terhadap informasi mengenai Pemprov DKI.
“Itulah yang akan kami bangun. Saya bersyukur didampingi KPK sehingga perbaikan menjadi lebih cepat lagi,” ujar Jokowi. (kd)
Adnan menjelaskan grand design yang telah dibuat Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik DKI ke depan akan disinkronkan dengan berbagai temuan KPK. “Ini adalah pilot project KPK. Mudah-mudahan DKI bisa menjadi percontohan bagi provinsi lain,” ujar dia.
Rekomendasi yang disampaikan KPK kepada Jokowi salah satunya tentang proses pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Pandangan kami sama dengan Gubernur DKI. APBD merupakan faktor utama untuk mengawal anggaran pemerintah DKI. Pemda DKI akan membangun sistem online di semua lini,” papar Adnan.
Jokowi pun menyambut baik rekomendasi yang diberikan KPK untuk Pemda DKI. Menurutnya, Pemprov DKI memang ingin membenahi berbagai sistem yang ada di DKI Jakarta, misalnya soal transparansi anggaran, mekanisme pengaduan, dan akses publik terhadap informasi mengenai Pemprov DKI.
“Itulah yang akan kami bangun. Saya bersyukur didampingi KPK sehingga perbaikan menjadi lebih cepat lagi,” ujar Jokowi. (kd)
